DKI periksa Kasudin SDA Jakpus soal pengerahan PJLP DKI ke Bekasi

Nanti kami laporkan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memeriksa Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Pusat, Mustajab terkait penyalahgunaan wewenang dengan membawa pasukan biru membersihkan selokan di salah satu perumahan di Bekasi, Jawa Barat.

"Ya nanti kami periksa dulu ya. Nanti kami laporkan," kata Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal di Jakarta, Selasa.

Pemeriksaan tersebut untuk memanggil dan meminta keterangan Mustajab sehingga mengetahui bagaimana pasukan biru tersebut bisa sampai ke Bekasi.

Selain itu, Yusmada menyebut bahwa pihaknya juga akan meminta keterangan dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Sudin SDA Jakarta Pusat yang pernah ditugaskan ke Bekasi.

Yusmada menyebut para PJLP terikat kontrak yang mengatur soal waktu hingga tempat mereka bekerja.

"Kami mau periksa kedua belah pihak ini terkait pemenuhan azas-azas kontraktual. Dikontrak itu kan ada wilayah kerja dia, ada jam kerjanya. Sekarang dia ada di sana, itu kan kurang patut lah. Tapi sekarang kita harus cari informasi kenapa dia ada di sana," jelas Yusmada.

Sebelumnya, Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Pusat Mustajab mengakui bahwa pengerahan PJLP DKI untuk membersihkan saluran air di sebuah perumahan kawasan Bekasi, Jawa Barat merupakan keteledoran dirinya.

Mustajab juga meminta maaf karena petugas SDA tersebut harus bekerja secara sukarela dengan baju pasukan biru saat hari libur.

"Ya itu keteledoran kita. Kita akui karena beliau itu setiap perantauan, bahkan istirahat pun pakai seragam biru," kata Mustajab di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Mustajab menjelaskan, awalnya ia dimintai tolong oleh ketua RT setempat untuk membantu membersihkan saluran air karena kerap terendam banjir. Lalu, Mustajab membawa sejumlah pasukan biru berangkat dengan mobil yang telah disiapkan.

"Ke Pak Kepala Dinas mungkin Heru. Saya mohon maaf atas keteledoran ini dan saya selaku PNS mohon maaf untuk semuanya," ujar Mustajab.

Selain itu, Mustajab menyerahkan keputusan sanksi kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Baca juga: Dinas SDA DKI segera menormalisasi Kali Baru
Baca juga: Sudin SDA Jaksel tawarkan program rumah DP nol persen bagi PJLP
Baca juga: Dinas SDA DKI dipastikan perbaiki turap Kali Baru Hek Kramat Jati